IPS SMP/MTs Kelas IX

247

Bab

XIII

Strategi Nasional dalam

Menghadapi Peristiwa

Madiun/PKI, DI/TII, G 30 S/

PKI, dan Konflik-Konflik

Internal Lainnya

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, PT Tira Pustaka, 1983.hlm. 186

Gb.13.1

Kesatuan-kesatuan TNI dan polisi yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan

PKI/FDR Madiun di Gunung Kidul

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, berarti

Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi, ada beberapa

golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan tersebut. Sehingga mereka

melakukan pemberontakan. Tahukah kamu pemberontakan apa saja yang terjadi

di Indonesia?

248

IPS SMP/MTs Kelas IX

Peta Konsep

Kata Kunci



Strategi Nasional



Peristiwa Madiun/PKI



DI/TII



G30 S/PKI

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan siswa dapat:

1. mendeskripsikan terjadinya peristiwa Madiun/PKI dan cara yang dilakukan oleh pemerintah

dalam penanggulangannya dan konflik-konflik internal lainnya,

2. mendeskripsikan terjadinya peristiwa DI/TII dan cara yang dilakukan pemerintah dalam

penanggulangannya,

3. mengidentifikasi keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya sebelum terjadinya peristiwa

G 30 S/PKI,

4. mendeskripsikan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI dan cara penumpasannya.

Strategi Nasional dalam

Menghadapi Peristiwa

Madiun/PKI, DI/TII, G 30 S/

PKI dan Konflik-Konflik

Internal Lainnya

Peristiwa Madiun/PKI

Peristiwa DI/TII

Keadaan politik, ekonomi,

sosial, dan budaya sebelum

terjadinya peristiwa G 30 S/PKI

Pemberontakan G 30 S / PKI

dan penanggulangannya

Jawa Barat

Jawa Tengah

Aceh

Sulawesi Selatan

Kalimantan

Selatan

IPS SMP/MTs Kelas IX

249

Anak-anak, tentunya di dalam keluargamu terdapat aturan-aturan yang telah

disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Apabila aturan-aturan itu ditaati maka

tujuan keluarga akan dapat tercapai. Namun apabila ada anggota keluarga yang tidak

menaati bahkan menentang maka tujuan yang diinginkan keluargamu sulit terwujud.

Oleh karena itu orang tua sebagai penanggung jawab terwujudnya tujuan keluarga

tentunya bersikap tegas dalam menghadapi anggota keluarga yang melanggar aturan-

aturan keluarga. Sikap tegas ini dapat berupa sanksi dari yang ringan sampai dalam

bentuk hukuman.

Begitu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini pada waktu

mendapat rongrongan dari dalam (bangsa Indonesia sendiri) seperti Peristiwa Madiun/

PKI, DI /TII, G 30 S /PKI dan konflik-konflik internal lainnya maka pemerintah

bersikap tegas untuk mengatasinya dengan berbagai strategi. Bagaimana strategi

nasional dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut akan kita pelajari dalam

bab ini.

Pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda dengan

perjuangan bersenjata maupun diplomasi setelah kemerdekaan, bangsa kita harus

menghadapi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tahun

1948 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang

berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di

Indonesia.

Para pemimpin pemberontakan ini di antaranya adalah

Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifudin adalah

mantan Perdana Menteri dan menandatangani Perjanjian

Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh

kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada

tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di

Madiun.

Sedangkan Musso adalah Tokoh PKI yang pernah gagal

melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia

Belanda pada tahun 1926. Setelah gagal ia melarikan diri ke

luar negeri. Selanjutnya ia pulang ke Indonesia bergabung

dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda-

propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan Sukarno-

Hatta.

A

Peristiwa Madiun/PKI dan Cara yang Dilakukan

Pemerintah dalam Penanggulangannya

Sumber : 30 Tahun Indonesia

Merdeka 1, hal. 184.

Gb.13.2

Musso, seorang

pemimpin pemberontakan

PKI Madiun tahun 1948.

250

IPS SMP/MTs Kelas IX

Front Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia,

Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia

(SOBSI). Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain:

(1) melancarkan propaganda anti pemerintah,

(2) mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan

misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.

(3) melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di

Solo tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara

tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945,

Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.

Aksi pengacauan di Solo yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai

puncaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI berhasil menguasai Madiun dan

sekitarnya seperti Blora, Rembang, Pati, Kudus, Purwadadi, Ponorogo, dan

Trenggalek. PKI mengumumkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia.” Setelah

menguasai Madiun para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan

besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi, pemimpin-

pemimpin partai, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menjadi

korban keganasan PKI. Pemberontakan PKI di Madiun ini bertujuan meruntuhkan

pemerintah RI yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang akan diganti

dengan pemerintahan yang berdasar paham komunis.

Kekejaman PKI ketika melakukan

pemberontakan pada tanggal 18 September

1948 tersebut mengakibatkan kemarahan

rakyat. Oleh karena itu pemerintah

bersama rakyat segera mengambil tindakan

tegas terhadap kaum pemberontak.

Dalam usaha mengatasi keadaan,

Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot

Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah

Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang

meliputi Semarang, Pati, dan Madiun.

Panglima Jenderal Sudirman segera

memerintahkan kepada Kolonel Gatot

Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel

Soengkono di Jawa Timur agar mengerah-

kan kekuatan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Karena

Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit maka pimpinan operasi penumpasan

diserahkan kepada Kolonel A. H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando Jawa

(MBKD).

Walaupun dalam operasi penumpasan PKI Madiun ini menghadapi kesulitan

karena sebagian besar pasukan TNI menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda,

dengan menggunakan dua brigade kesatuan cadangan umum Divisi III Siliwangi

dan brigade Surachmad dari Jawa Timur serta kesatuan-kesatuan lainnya yang setia

kepada negara Indonesia maka pemberontak dapat ditumpas.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, Hal. 186.

Gb.13.3

Kesatuan-kesatuan TNI dan polisi yang

dikerahkan untuk menumpas pemberontakan PKI/FDR

Madiun di Gunung Kidul

IPS SMP/MTs Kelas IX

251

Pada tanggal 30 September 1948

seluruh kota Madiun dapat direbut

kembali oleh TNI. Musso yang melarikan

diri ke luar kota dapat dikejar dan

ditembak TNI. Sedangkan Amir

Syarifuddin tertangkap di hutan

Ngrambe, Grobogan, daerah Puwadadi

dan dihukum mati. Akhirnya pem-

berontakan PKI di Madiun dapat

dipadamkan meskipun banyak me-

makan korban dan melemahkan

kekuatan pertahanan RI.

1. Pemberontakan DI / TII di Jawa Barat

Pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa

Barat), Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo memproklamirkan berdirinya Negara

Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI) sedang tentaranya

dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat

ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah

dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Perundingan Renville.

Ketika pasukan Siliwangi berhijrah, gerombolan DI/TII ini dapat leluasa

melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel

kereta api, menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Akan tetapi setelah

pasukan Siliwangi mengadakan long march kembali ke Jawa Barat, gerombolan

DI/TII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi.

Usaha untuk menumpas pemberontakan DI/TII ini memerlukan waktu yang

lama disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :

(1) medannya berupa daerah pegunungan-pegunungan sehingga sangat

mendukung pasukan DI/TII untuk bergerilya,

(2) pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat,

(3) pasukan DI /TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain

pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan,

(4) suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah

mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan.

B

Peristiwa DI/TII dan Cara yang Dilakukan Oleh

Pemerintah dalam Penanggulangannya

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, hal. 186.

Gb.13.4

TNI mengadakan pengejaran dan pembersihan

terhadap anggota-anggota PKI di sekitar Madiun dan

Gunung Lawu.

252

IPS SMP/MTs Kelas IX

Selanjutnya dalam menghadapi aksi

DI/TII pemerintah mengerahkan pasukan

TNI untuk menumpas gerombolan ini.

Pada tahun 1960 pasukan Siliwangi

bersama rakyat melakukan operasi “Pagar

Betis” dan operasi “Bratayudha.” Pada

tanggal 4 Juni 1962 SM. Kartosuwiryo

beserta para pengawalnya dapat ditangkap

oleh pasukan Siliwangi dalam operasi

“Bratayudha” di Gunung Geber, daerah

Majalaya, Jawa Barat. Kemudian SM.

Kartosuwiryo oleh Mahkamah Angkatan

Darat dijatuhi hukuman mati sehingga

pemberontakan DI/ TII di Jawa Barat dapat

dipadamkan.

2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Gerombolan DI/TII ini tidak hanya

di Jawa Barat akan tetapi di Jawa Tengah

juga muncul pemberontakan yang

didalangi oleh DI/ TII. Pemberontakan

DI/TII di Jawa Tengah di bawah pimpinan

Amir Fatah yang bergerak di daerah

Brebes, Tegal, dan Pekalongan. dan Moh.

Mahfudh Abdul Rachman (Kiai

Sumolangu).

Untuk menumpas pemberontakan

ini pada bulan Januari 1950 pemerintah

melakukan operasi kilat yang disebut

“Gerakan Banteng Negara” (GBN) di

bawah Letnan Kolonel Sarbini (selanjut-nya diganti Letnan Kolonel M. Bachrun dan

kemudian oleh Letnan Kolonel A. Yani). Gerakan operasi ini dengan pasukan “

Banteng

Raiders

.”

Sementara itu di daerah Kebumen muncul pemberontakan yang merupa-kan

bagian dari DI/ TII, yakni dilakukan oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)” yang

dipimpin oleh Kyai Moh. Mahudz Abdurachman yang dikenal sebagai “Romo Pusat”

atau Kyai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan waktu

kurang lebih tiga bulan.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, hal. 62.

Gb.13.6

Amir Fatah (paling kanan) pemimpin pem-

berontakan DI / TII di Jawa Tengah.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gb.13.5

S.M. Kartyosuwirjo tertangkap di Gunung

Geber, Majalaya di Jawa Barat pada tanggal 4 Juni

1962.

IPS SMP/MTs Kelas IX

253

Pemberontakan DI/TII juga terjadi di

daerah Kudus dan Magelang yang

dilakukan oleh Batalyon 426 yang

bergabung dengan DI/TII pada bulan

Desember 1951. Untuk menumpas

pemberontakan ini pemerintah melaku-

kan “Operasi Merdeka Timur” yang

dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto,

Komandan Brigade Pragolo.

Pada awal tahun 1952 kekuatan

Batalyon pemberontak terrsebut dapat

dihancurkan dan sisa- sisanya melarikan

diri ke Jawa Barat dan ke daerah GBN.

3. Pemberontakan DI/TII di Aceh

Gerombolan DI/ TII juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin

oleh Teuku Daud Beureuh. Adapun penyebab timbulnya pemberontakan DI/TII di

Aceh adalah kekecewaan Daud Beureuh karena status Aceh pada tahun 1950

diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera

Utara. Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh yang waktu itu menjabat

sebagai gubernur militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara

Islam Indonesia di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dalam menghadapi pemberontakan DI/ TII

di Aceh ini semula pemerintah menggunakan

kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa

Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer I/

Iskandar Muda, pada tanggal 17-21 Desember

1962 diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan

Rakyat Aceh” yang mendapat dukungan tokoh-

tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan

DI/ TII di Aceh dapat dipadamkan.

4. Pemberontakan DI / TII di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan juga timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh

Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar menuntut kepada

pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi

Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak

karena harus melalui penyaringan.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, hal. 64.

Gb.13.7

Pasukan-pasukan TNI sedang bergerak untuk

melakukan operasi pada bulan Januari 1951.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, hal. 74.

Gb.13.8

Bendera DI / TII di Aceh

254

IPS SMP/MTs Kelas IX

Pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar

Muzakar dengan memberi pangkat Letnan Kolonel. Akan

tetapi pada tanggal 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar beserta

anak buahnya melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi

dengan melakukan teror terhadap rakyat.

Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi

Selatan ini pemerintah melakukan operasi militer. Baru pada

bulan Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan

ditembak mati sehingga pemberontakan DI/TII di Sulawesi

dapat dipadamkan.

5. Pemberontakan DI /TII di Kalimantan

Selatan

Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga

melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan

yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak

melakukan pengacauan dengan menyerang pos-

pos kesatuan TNI.

Dalam menghadapi gerombolan DI/TII

tersebut pemerintah pada mulanya melakukan

pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi

kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima

menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah,

akan tetapi setelah menyerah melarikan diri dan

melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya

pemerintah

mengerahkan pasukan TNI sehingga

pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh

anggota gerombolannya tertangkap dan di-

musnahkan.

Untuk mencapai tujuan bersama bagi bangsa Indonesia yang adil dan makmur maka

perjuangan hendaknya tidak hanya bertujuan untuk kepentingan kelompok atau golongan

tertentu. Akan tetapi harus melalui adanya persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.

Wawasan Kebinekaan

Sumber : 30 Tahun Indonesia

Merdeka 2, hal. 59.

Gb.13.9

Kahar Muzakar,

pemimpin DI /TII di Ka-

limantan Selatan.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, hal. 53.

Gb.13.10

Ibnu Hajar, Pemimpin Pem-

berontakan DI/TII di Kalimantan Selatan.

IPS SMP/MTs Kelas IX

255

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila menghadapi

berbagai tantangan besar sejak tahun 1959, ketika Demokrasi Terpimpin

dilaksanakan. Pada waktu itu terjadi ketegangan sosial politik yang menjadi-jadi.

Kondisi politik menjadi panas karena antarpartai politik saling mencurigai, antara

partai politik dengan ABRI serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka saling

bersaing untuk saling berebut pengaruh atau mendominasi.

Begitu pula pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi sangat

memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. Prinsip Nasakom yang

diterapkan waktu itu memberi peluang kepada PKI dan organisasi pendukungnya

untuk memperluas pengaruhnya. Dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI

menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan janji-janji

seperti kenaikan gaji atau upah, pembagian tanah dan sebagainya. Oleh karena itu

PKI banyak mendapatkan pengaruh dari para petani, buruh kecil atau pegawai

rendah sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual,

dan para perwira ABRI.

Kondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial

budaya masyarakat. PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh

sering mengancam dan melakukan tindak kekerasan lainnya. Hal ini seperti yang

dialami oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia

(PII). Ketika sedang melakukan pelatihan di Kanigoro Kediri Jawa Timur pada bulan

Januari 1965, para pendukung PKI menyerbu peserta pelatihan. Tindakan serupa

juga dilakukan terhadap umat Hindu di Bali yang sedang melakukan kegiatan

keagamaan. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti

PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjadi pertikaian

fisik.

Pengaruh PKI yang sangat besar dalam bidang politik berdampak luas terhadap

kebijakan pemerintah di semua bidang. Dalam bidang sosial budaya semua organisasi

yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah. Para seniman yang tergabung dalam

kelompok Maniesto Kebudayaan (Manikebu) dibubarkan oleh pemerintah pada

bulan Mei 1964. Badan Pendukung Sukarno (BPS) juga dibubarkan oleh pemerintah

pada bulan Desember 1964 karena menentang PKI.

C

Keadaan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sebelum Terjadinya Peristiwa G 30 S/PKI

256

IPS SMP/MTs Kelas IX

Tantangan yang dihadapi NKRI ketika Demokrasi Terpimpin dilaksanakan dan

munculnya krisis ekonomi nasional merupakan peluang paham komunis untuk

berkembang. Prinsip Nasakom yang dilaksanakan pada waktu itu memberi

keempatan kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas

pengaruhnya. Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial

politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an maka PKI berusaha

menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan.

Sebelum melakukan pemberontakan, PKI melakukan berbagai cara agar

mendapat dukungan yang luas di antaranya sebagai berikut.

(1) PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat serta berjanji

akan menaikkan gaji dan upah buruh, pembagian tanah dengan adil, dan

sebagainya.

(2) Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan “Aksi Sepihak” terutama di Jawa, Bali,

dan Sumatera Utara.

(3) PKI juga mencari pendukung dari berbagai kalangan mulai dari para petani,

buruh kecil, pegawai rendahan baik sipil maupun militer, seniman, wartawan,

guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI.

(4) Pengaruh PKI yang besar dalam bidang politik sehingga memengaruhi terhadap

kebijakan pemerintah. Misalnya, semua organisasi yang anti komunis dituduh

sebagai anti pemerintah. Manifesto Kebudayaan (Manikebu), sebagai organisasi

para seniman dibubarkan pemerintah pada bulan Mei 1964. Kebijakan politik

luar negeri RI pada waktu itu lebih condong ke Blok Timur yakni dengan

terbentuknya Poros Jakarta-Peking.

(5) Memasuki tahun 1965 PKI melempar desas-desus adanya “Dewan Jenderal”

dari dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI bahwa Dewan Jenderal ini

akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat.

Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat, sebaliknya PKI yang akan

melakukan perebutan kekuasaan.

Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari tanggal

30 September 1965 atau awal tanggal 1 Oktober 1965, yakni terjadinya penculikan

dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan

oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September.

Aksi ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, komandan Batalyon I

Cakrabirawa. Para pimpinan TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh kelompok

G 30 S/ PKI tersebut adalah sebagai berikut.

D

Pemberontakan G 30 S/PKI dan Cara

Penumpasannya

IPS SMP/MTs Kelas IX

257

a. Letnan Jenderal Ahmad Yani.

b. Mayor Jenderal R. Suprapto.

c. Mayor Jenderal Haryono MT.

d. Mayor Jenderal S. Parman.

e. Brigadir Jenderal DI. Panjaitan.

f. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

g. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean.

Dalam peristiwa tersebut Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai

Menteri Kompartemen Hankam/ Kepala Staf Angkatan Darat berhasil meloloskan

diri dari pembunuhan akan tetapi putri beliau, Irma Suryani Nasution tewas akibat

tembakan para penculik. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Jenderal

Nasution juga tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu Brigadir Polisi Karel Satsuit

Tubun, pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena juga menjadi korban

keganasan PKI.

Peristiwa pembunuhan oleh G 30 S/ PKI yang terjadi di Yogyakarta

mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD yakni Kolonel Katamso

Dharmokusumo dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Pada hari Jum’at pagi tanggal 1 Oktober 1965 “Gerakan 30 September “ telah

menguasai dua buah sarana komunikasi vital, yakni studio RRI Pusat di Jalan Merdeka

Barat, Jakarta dan Kantor PN Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI

pagi itu pukul 07.20 dan diulang pada pukul 08.15 disiarkan pengumuman tentang

Gerakan 30 September. Diumumkan antara lain bahwa gerakan ditujukan kepada

jenderal- jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap

pemerintah. Dengan pengumuman ini maka masyarakat menjadi bingung.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 3, hal. 44, 45, dan 49.

Gb.13.11

Pahlawan Revolusi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8)

(9) (10)

Keterangan:

1. Kolonel Katamso Dharmokusumo

2. Lektol Sugiyono

3. Letjen Ahmad Yani

4. Mayjen R. Soeprapto

5. Mayjen Harjono Mas Tirtodarmo

6. Mayjen Suwondo Parman

7. Brigjen Donald Izacus Pandjaitan

8. Brigjen Soetojo Siswomiharjo

9. Lettu Pierre Andreas Tendean

10. Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun

258

IPS SMP/MTs Kelas IX

Menghadapi situasi politik yang panas tersebut Presiden Sukarno berangkat

menuju Halim Perdanakusumah, dan segera mengeluarkan perintah agar seluruh

rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara

persatuan dan kesatuan bangsa. Mayor Jenderal Suharto selaku Panglima Komando

Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) mengambil alih komando Angkatan Darat,

karena belum adanya kepastian mengenai Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat

Menteri Panglima Angakatan Darat.

Dengan menghimpun pasukan lain termasuk Divisi

Siliwangi, dan Resimen Para Komando Angkatan Darat

(RPKAD) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo,

panglima Kostrad mulai memimpin operasi penumpasan

terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang

dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 1 Oktober 1965 operasi untuk merebut

kembali RRI dan Kantor Telkomunikasi sekitar pukul

19.00. Dalam sekitar waktu 20 menit operasi ini berhasil

tanpa hambatan. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto

selaku pimpinan sementara Angkatan Darat

mengumumkan lewat RRI yang isinya sebagai berikut.

(a) Adanya usaha usaha perebutan kekuasaan oleh

yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

(b) Telah diculiknya enam tinggi Angkatan Darat.

(c ) Presiden dan Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat.

(d) Kepada rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.

(2) Menjelang sore hari pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 06.10 operasi yang

dilakukan oleh RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo

dan Batalyon 328 Para Kujang. Operasi ini berhasil menguasai beberapa

tempat penting dapat mengambil alih beberapa daerah termasuk daerah

sekitar bandar udara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan

Gerakan 30 September.

(3) Dalam operasi pembersihan di kampung Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober

1965, atas petunjuk seorang anggota polisi, Ajun Brigadir Polisi Sukitman

diketemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat

dikuburkan. Mereka yang menjadi korban kebiadaban PKI tersebut mendapat

penghargaan sebagai pahlawan revolusi.

Sumber : id.wikipedia.com

Gb.13.12

Kolonel Sarwo Edi

Wibowo, Panglima Kostrad

yang memimpin operasi pe-

numpasan terhadap gerakan

30 September

IPS SMP/MTs Kelas IX

259

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 3, hal. 58.

Gb.13.13

Jenazah Tujuh Pahlawan Revolusi siap untuk

dimakamkan.

Ketika gerakan 30 September ini

menyadari tidak adanya dukungan dari

masyarakat maupun anggota angkatan

bersenjata lainnya, para pemimpin dan

tokoh pendukung Gerakan 30 September

termasuk pemimpin PKI D.N. Aidit

segera melarikan diri. Dengan demikian

masyarakat semakin mengetahui bahwa

Gerakan 30 September yang sebenarnya

melakukan pengkhianatan terhadap

negara ini.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5- 6 anggota tiap kelompok secara acak.

2. Lakukanlah wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui atau

mengalami situasi politik, ekonomi, maupun sosial budaya menjelang terjadinya Peristiwa

G 30 S / PKI.

3. Buatlah laporan secara kelompok.

4. Buatlah kesimpulan dari hasil wawancara tersebut dan presentasikan secara kelompok

di depan kelas.

Catatan : Sebelum melakukan wawancara buatlah pedoman wawancara, yakni apa yang akan

kalian tanyakan kepada tokoh masyarakat tersebut.

Tugas Kelompok

1. Ujian yang dihadapi bangsa Indonesia sejak berdirinya negara ini sungguh- sungguh

berat. Ketika bangsa kita sedang menghadapi Belanda yang hendak menanamkan

kekuasaannya kembali di bumi Indonesia ternyata dari dalam negeri muncul berbagai

pemberontakan.

2. Pemberontakan-pemberontakan itu di antaranya adalah PKI Madiun tahun 1948,

Pemberotakan DI/TII yang diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia tanggal

7 Agustus 1949. Selanjutnya diikuti pemberotakan DI/TII di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi

Selatan dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada tahun 1965 ketika menerapkan

Demokrasi Terpimpin, bangsa kita masih mengahadapi pemberontakan yang dilakukan

Gerakan 30 September/PKI.

Rangkuman Materi

260

IPS SMP/MTs Kelas IX

Refleksi

Uji Kompetensi

3. Dalam menghadapi pemberontakan PKI Madiun, DI / TII maupun Gerakan 30 September

/PKI di atas pemerintah Indonesia menggunakan berbagai strategi baik dengan

pendekatan yang bersifat damai sampai dengan operasi bersenjata. Semua strategi

nasional yang digunakan pemerintah dalam menghadapi pemberontakan-

pemberontakan itu bertujuan menegakkan negara yang berdasar Pancasila sehingga

memberi rasa aman pada rakyat.

Dari uraian materi di atas maka sikap dan perilaku dan perilaku yang dapat kita teladani antara

lain sebagai berikut.

1. Kebulatan tekad pemerintah bersama rakyat dalam menumpas pemberontakan PKI

Madiun maupun Gerakan 30 September/PKI patut didukung sebab ideologi komunis

jelas bertentangan dengan jiwa Pancasila.

2. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun, Gerakan 30

September/PKI maupun DI/TII merupakan upaya untuk menciptakan keamanan sehingga

rakyat dapat hidup dalam suasana tenang. Kondisi yang aman dan damai inilah yang

perlu kita ciptakan mulai dari lingkungan yang paling kecil yakni keluarga.

Ayo kerjakan di buku tugasmu!

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Organisasi yang dibentuk Amir Syarifuddin

untuk menggerakkan aksi PKI di Madiun

adalah ....

a. Pemuda Rakyat

b. Front Demokrasi Rakyat

c. Front Pembela Rakyat

d. Kesatuan Rakyat Tertindas

2. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun

1948 adalah untuk ....

a. mengganti pemerintahan dengan

paham komunis

b. menegakkan negara militer di Jawa Timur

c. membentuk pemerintahan yang

demokratis

d. membela kepentingan rakyat yang

menderita

IPS SMP/MTs Kelas IX

261

3. Salah satu faktor yang menyebabkan

kesulitan menumpas pemberontakan DI /TII

di Jawa Barat adalah ....

a. persenjataan pasukan DI/ TII lebih

unggul

b. pasukan Siliwangi mudah menyerah

c. medannya berupa pegunungan-

pegunungan

d. rakyat tidak mau bekerjasama dengan TNI

4. Penyebab timbulnya pemberontakan DI /TII

di Aceh adalah ....

a. tuntutan agar pasukannya dimasukkan

dalam kesatuan APRIS

b. menentang masuknya pasukan APRIS

ke wilayah Aceh

c. kekecewaan atas pembagian keuangan

pusat kepada daerah

d. kekecewaan Daud Beureuh atas status

Aceh menjadi Karesidenan

5. Perhatikan peta berikut ini!

Pada peta di atas, lokasi pemberontakan

DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakar

ditunjukkan pada angka ....

a. I

c. III

b. II

d. IV

6. Strategi pemerintah untuk menghadapi

pemberontakan DI/TII di Kalimantan

Selatan diawali dengan cara ....

a. pemberian pangkat satu tingkat kepada

Ibnu Hajar

b. penarikan senjata yang dimiliki anggota

DI /TII

c. pendekatan dengan diterima menjadi

anggota TNI

d. pembumihangusan kamp-kamp per-

sembunyian DI /TII

7. Kondisi ekonomi yang sulit sebelum

terjadinya peristiwa G 30 S/ PKI menguntung-

kan PKI untuk melakukan beberapa propa-

ganda di antaranya adalah ....

a. akan menaikkan upah buruh

b. akan mengganti mata uang

c. menurunkan harga barang- barang

d. mengganti menteri keuangan

8. Dalam rangka penumpasan terhadap G 30

S /PKI, pasukan RPKAD di bawah pimpinan

....

a. Kolonel Gatot Subroto

b. Mayor Jenderal Soeharto

c. Kolonel Soengkono

d. Kolonel Sarwo Edi Wibowo

9. Dua sarana komunikasi vital di Jakarta yang

dapat direbut kembali dari tangan G 30 / PKI

oleh ABRI dan rakyat adalah ....

a. Lapangan Terbang Halim Perdana

Kusuma dan Studio RRI Pusat

b. Kantor Telekomunikasi dan Lapangan

Terbang Halim Perdana Kusuma

c. Studio RRI Pusat dan Kantor Pusat

Telekomunikasi

d. Lapangan Terbang Halim Perdana

Kusuma dan Lubang Buaya

10. Dua unsur kekuatan yang berhasil

menumpas pemberontakan G 30 S /PKI

dengan sukses adalah ....

a. Mayjen Soeharto dan rakyat

b. RPKAD dan rakyat

c. Sarwo Edi Wibowo dan rakyat

d. ABRI dan rakyat

262

IPS SMP/MTs Kelas IX

III. Jawablah pertan

yaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkan aksi- aksi yang dilakukan Front Demokrasi Rakyat di bawah pimpinan Amir Syarifuddin!

2. Mengapa masyarakat terutama para ulama menentang aksi- aksi yang dilakukan oleh Front

Demokrasi Rakyat?

3. Jelaskan secara singkat aksi penumpasan terhadap PKI di Madiun!

4. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan usaha untuk menumpas pemberontakan DI/TII di

Jawa Barat memerlukan waktu yang lama!

5. Sebutkan operasi-operasi yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi DI /TII di Jawa Barat !

6. Jelaskan secara singkat strategi pemerintah dalam memadamkan pemberontakan DI/TII di Aceh!

7. Jelaskan secara singkat kondisi politik, ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya

pemberontakan G 30 S / PKI!

8. Sebutkan cara-cara PKI agar memperoleh simpati masyarakat sebelum melakukan

pemberontakan pada tanggal 1 Oktober 1965!

9. Sebutkan isi pengumuman Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat

melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965!

10. Jelaskan secara singkat operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September!